QUA VADIS PILKADA LANGSUNG

Dewasa ini, tantangan bangsa Indonesia semakin berat. Banyak pihak yang menilai bahwa kebijakan desentralisasi yang telah kita jalankan semenjak tahun 2001 belum mampu menghasilkan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sebagai contoh, jika kita mencermati data pertumbuhan ekonomi tahunan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, dapat kita lihat bahwa setelah desentralisasi, rata-rata pertumbuhan ekonomi kita hanya sekitar 5-6% per tahun. Jika kita bandingkan dengan sebelum desentralisasi, angka ini lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi pada tahun 1990an dimana kita bisa tumbuh antara 7-8% per tahun. Beberapa indikator kesejahteraan masyarakat seperti angka partisipasi sekolah memang meningkat cukup tajam, namun indikator lainnya seperti angka kematian ibu dan anak, akses terhadap air bersih, listrik dan sanitasi hanya sedikit meningkat atau bahkan masih fluktuatif.

Kenyataan ini tentu melahirkan sebuah pertanyaan besar bagi kita semua, yaitu apa yang salah dengan sistem desentralisasi yang kita jalankan saat ini. Sebagaimana dinyatakan oleh dua pakar utama teori desentralisasi, yaitu Gabier Cheema dan Deny Rondineli, konsep desentralisasi sebetulnya sangat baik karena ia akan meningkatkan demokratisasi di tingkat lokal, meningkatkan kesesuaian hasil pembangunan dengan kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.

Pada kenyataanya, konsep yang baik sering tidak berhasil mencapai tujuan karena terhambat oleh persoalan implementasi kebijakan. Diantara sekian banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan desentralisasi, sepertinya kita perlu mengkaji kembali salah satu variabel penting dalam sistem desentralisasi, yaitu kepemimpinan pemerintahan di daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya menganut budaya patrimonial dimana pemimpin memegang peranan kunci dalam pengambilan kebijakan publik dan penyelesaian permasalahan di masyarakat. Selama kurang lebih 15 tahun penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia, terdapat sangat banyak contoh yang menunjukkan bahwa keberhasilan suatu  daerah dalam menjalankan desentralisasi sangat ditentukan oleh kapasitas, integritas dan inovasi dari kepala daerahnya.

Terkait dengan rekrutmen kepemimpinan pemerintahan di daerah, Undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan  Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang telah mengamanatkan bahwa kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat. Kemudian, untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, pada tahun 2015 kemarin, pemerintah telah membuat terobosan penting dengan melakukan Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 di 197 kabupaten/kota dan 7 provinsi.

Meskipun secara umum dipandang berhasil, namun Pilkada serentak yang dilaksanakan tahun 2015 kemarin masih menyisakan beberapa persoalan mendasar. Sebagaimana dilaporkan oleh banyak pihak, Pilkada serentak ternyata masih diwarnai dengan money politics, penggiringan birokrasi untuk memilih salah satu pasangan calon, rendahnya partisipasi masyarakat untuk hadir dan memberikan suara pada Pilkada, dan sejumlah permasalahan lainnya.

Proses rekrutmen pimpinan daerah melalui Pilkada dipandang sangat penting bagi pelaksanaan desentralisasi, karena keberhasilan daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan pemerintahan daerah. Jika proses Pilkada serentak yang kita laksanakan pada tahun kemarin mampu menghasilkan pimpinan yang betul-betul berkompeten dengan penyelesaian permasalahan lokal, maka kita dapat berharap bahwa lima tahun ke depan, pembangunan pada 204 daerah otonom tersebut akan semakin berhasil. Sebaliknya, jika ternyata proses Pilkada kemarin tidak mampu menghasilkan pimpinan yang berkompeten, maka kita harus bersiap-siap untuk menghadapi kenyataan lambatnya proses pembangunan dan semakin carut- marutnya penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Sesuai dengan Kalender Akademik pelaksanaan ujian Lisan Komprehensif LA/Skripsi bagi wasana praja angkatan XXIII dilaksanakan mulai tanggal 6 Juni 2016 hingga 17 Juni 2016. Bagi peserta ujian tulisan ini bisa memberikan wawasan dan membuat lebih siap menghadapi ujian tersebut.
Kata-kata komprehensif memiliki makna yaitu jangkauan yang luas dan menyeluruh.
Ujian komprehensif adalah uji tes kemapuan untuk cakupan menyeluruh tanpa terbatasi oleh topik tertentu yang di uji secara menyeluruh dan luas. Dalam artian yang lainnya menyebutkan bahwa komprehensif juga bermakna kemampuan menerima dengan baik memiliki wawasan yang begitu luas misalkan saja seseorang dengan memiliki sifat  komprehensif berarti orang tersebut dapat menerima dengan baik akan sebuah fakta dan memiliki wawasan luas.
menybutkan bahwa “ Ujian komprehensif adalah ujian untuk mengetahui tingkat kemampuan secara menyeluruh materi yang telah diberika kepada mahasiswa. Ujian ini dilaksanakan pada saat mahasiswa telah menempuh materi pembelajaran dari blok 1 sampai dengan blok 5. Dilaksanakan selama 2 hari untuk setiap kelasnya. Bentuk soal yang di ujiakan adalah MCQ, essay singkat dan kasus mikro-makro. Bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian komprehensif ini yang di karenakan belum selesainya materi blok, sakit dan alasan lain yang dapat di terima maka diperkenankan mengikuti pada kelas berikutnya.
Nah..bagaimana yang dimaksud pada pengertian ujian komprehensif pada perguruan tinggi..??
Ujian komprehensif pada perguruan tinggi bermakna bahwa uji tes kemampuan mahasiswa secara menyeluruh pada akhir semester/project akhir dengan mempertanggung jawabkan semua ilmu yang telah ditempuh dalam masa perkuliahan. Ujian komprehensif perguruan tinggi dalam bentuk sidang tugas akhir, sidang skripsi, sidang tesis maupun sidang disertasi yang telah di susun dan dirancang oleh mahasiswa.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pencanangan LAB NAGARI

IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT SEBAGAI SALAH SATU KAMPUS DAERAH DIANTARA 7 (TUJUH) KAMPUS IPDN LAINNYA MERUPAKAN PERGURUAN TINGGI MEMILIKI TUGAS DAN TANGGUNG UNTUK MELAKSANAKAN TRI DHARMA YANG BENTUKNYA AMELIPUTI PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT SERTA KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN LAINNYA.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kepemimpinan Transformatif Menghadapi Tantangan Perubahan

KEBERADAAN PEMIMPIN DENGAN KEPEMIMPINAN YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN TUNTUTAN MERUPAKAN KENISCAYAAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN. KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DIPERLUKAN SEIRING DENGAN TUNTUTAN DAN LINGKUNGAN STRATEGIS PEMERINTAHAN YANG BERUBAH, BAIK LINGKUNGAN INTERNAL MAUPUN LINGKUNGAN EKSETERNAL.

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Blog Baru

Setelah sekian lama tidak mempublish tulisan di blog, akhirnya kembali artikel saya publis

Posted in Uncategorized | Leave a comment

TEKNIK PENYUSUNAN RKP DESA

Perencanaan pembangunan desa yang baik dilakukan oleh masyarakat desa sendiri, karena masyarakat yang tahu apa masalah yang dihadapinya, apa potensi yang ada di wilayahnya dan mereka yang tahu  apa yang harus dilakukannya. Paling tidak perencanaan pembangunan desa termuat dalam dokumen yang disusun secara partisipatif dalam  Rencana Jangka Panjang Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP).

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PELIMPAHAN SEBAHAGIAN KEWENANGAN BUPATI/WALIKOTA KEPADA CAMAT

Urgensi Pelimpahan Kewenangan

Camat sebagai salah satu organ pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pada zaman penjajahan hingga pasca kemerdekaan menempati posisi strategis. Camat mengurus hampir semua urusan pemerintahan yang di wilayah administratifnya. Perubahan politik desentralisasi di Indonesia merubah posisi camat dan kecamatan sebagai wilayah administratif. Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Eksistensi pemerintah

Pemerintah hadir untuk bermakna bagi masyrakat, apa manfaat yang diperoleh oleh masyarakat dengan kehadiran pemerintah. Paling tidak beberapa manfaat yang diperoleh oleh masyarakat dengan kehadiran pemerintah ditengan masyarakat, antara lain adalah :
1
2
3
4
5

Posted in Uncategorized | Leave a comment