QUA VADIS PILKADA LANGSUNG

Dewasa ini, tantangan bangsa Indonesia semakin berat. Banyak pihak yang menilai bahwa kebijakan desentralisasi yang telah kita jalankan semenjak tahun 2001 belum mampu menghasilkan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sebagai contoh, jika kita mencermati data pertumbuhan ekonomi tahunan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, dapat kita lihat bahwa setelah desentralisasi, rata-rata pertumbuhan ekonomi kita hanya sekitar 5-6% per tahun. Jika kita bandingkan dengan sebelum desentralisasi, angka ini lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi pada tahun 1990an dimana kita bisa tumbuh antara 7-8% per tahun. Beberapa indikator kesejahteraan masyarakat seperti angka partisipasi sekolah memang meningkat cukup tajam, namun indikator lainnya seperti angka kematian ibu dan anak, akses terhadap air bersih, listrik dan sanitasi hanya sedikit meningkat atau bahkan masih fluktuatif.

Kenyataan ini tentu melahirkan sebuah pertanyaan besar bagi kita semua, yaitu apa yang salah dengan sistem desentralisasi yang kita jalankan saat ini. Sebagaimana dinyatakan oleh dua pakar utama teori desentralisasi, yaitu Gabier Cheema dan Deny Rondineli, konsep desentralisasi sebetulnya sangat baik karena ia akan meningkatkan demokratisasi di tingkat lokal, meningkatkan kesesuaian hasil pembangunan dengan kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.

Pada kenyataanya, konsep yang baik sering tidak berhasil mencapai tujuan karena terhambat oleh persoalan implementasi kebijakan. Diantara sekian banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan desentralisasi, sepertinya kita perlu mengkaji kembali salah satu variabel penting dalam sistem desentralisasi, yaitu kepemimpinan pemerintahan di daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya menganut budaya patrimonial dimana pemimpin memegang peranan kunci dalam pengambilan kebijakan publik dan penyelesaian permasalahan di masyarakat. Selama kurang lebih 15 tahun penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia, terdapat sangat banyak contoh yang menunjukkan bahwa keberhasilan suatuĀ  daerah dalam menjalankan desentralisasi sangat ditentukan oleh kapasitas, integritas dan inovasi dari kepala daerahnya.

Terkait dengan rekrutmen kepemimpinan pemerintahan di daerah, Undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang PemilihanĀ  Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang telah mengamanatkan bahwa kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat. Kemudian, untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, pada tahun 2015 kemarin, pemerintah telah membuat terobosan penting dengan melakukan Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 di 197 kabupaten/kota dan 7 provinsi.

Meskipun secara umum dipandang berhasil, namun Pilkada serentak yang dilaksanakan tahun 2015 kemarin masih menyisakan beberapa persoalan mendasar. Sebagaimana dilaporkan oleh banyak pihak, Pilkada serentak ternyata masih diwarnai dengan money politics, penggiringan birokrasi untuk memilih salah satu pasangan calon, rendahnya partisipasi masyarakat untuk hadir dan memberikan suara pada Pilkada, dan sejumlah permasalahan lainnya.

Proses rekrutmen pimpinan daerah melalui Pilkada dipandang sangat penting bagi pelaksanaan desentralisasi, karena keberhasilan daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan pemerintahan daerah. Jika proses Pilkada serentak yang kita laksanakan pada tahun kemarin mampu menghasilkan pimpinan yang betul-betul berkompeten dengan penyelesaian permasalahan lokal, maka kita dapat berharap bahwa lima tahun ke depan, pembangunan pada 204 daerah otonom tersebut akan semakin berhasil. Sebaliknya, jika ternyata proses Pilkada kemarin tidak mampu menghasilkan pimpinan yang berkompeten, maka kita harus bersiap-siap untuk menghadapi kenyataan lambatnya proses pembangunan dan semakin carut- marutnya penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>