PELIMPAHAN SEBAHAGIAN KEWENANGAN BUPATI/WALIKOTA KEPADA CAMAT

Urgensi Pelimpahan Kewenangan

Camat sebagai salah satu organ pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pada zaman penjajahan hingga pasca kemerdekaan menempati posisi strategis. Camat mengurus hampir semua urusan pemerintahan yang di wilayah administratifnya. Perubahan politik desentralisasi di Indonesia merubah posisi camat dan kecamatan sebagai wilayah administratif.

Pada masa UU Nomor 5 Tahun 1974, camat sebagai kepala wilayah mempunyai kewenangan atributif sebagaimana diatur di dalam pasal 80 dan 81 UU tersebut. Kepada setiap orang yang telah dilantik sebagai kepala wilayah, maka pada dirinya secara otomatis telah melekat kewenangan yang diatur di dalam pasal tersebut. Sedangkan menurut pasal 66 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan camat bersifat delegatif, artinya camat baru memiliki kewenangan apabila ada tindakan aktif dari Bupati/ Walikota melimpahkan  sebagian kewenangan pemerintahan  kepadanya.

   Apabila Bupati/Walikota belum melimpahkan  sebagian kewenangan pemerintahan kepada Camat, apakah Camat tidak mempunyai kewenangan apa-apa? Mengenai hal ini ada dua pandangan. Pandangan pertama, mengatakan bahwa Camat praktis tidak lagi mampu menjalankan fungsi dengan baik, karena Camat tidak dapat mengambil keputusan-keputusan strategis yang berkaitan kepentingan publik karena dapat menimbulkan implikasi hokum yang melemahkan bagi Camat. Pandangan kedua, menyebutkan bahwa di dalam pemerintahan tidak boleh ada kekosongan kekuasaan, dengan demikian apabila belum ada ketentuan yang seharusnya, maka ketentuan yang lama masih dapat digunakan, yang terpenting pelayanan kepada masyarakat tidak terlantar (prinsip mengutamakan kepentingan umum).

Merujuk pendapat Wasistiono (2005) dikemukakkan pengertian tugas sebagai pekerjaan yang berkaitan dengan status  yang harus ditunaikan oleh seseorang. Sedangkan kewenangan  adalah kekuasaan yang sah (legitimate power) atau kekuasaan yang terlembagakan (institutionalized power). Dan kekuasaan pada dasarnya  adalah merupakan kemampuan yang membuat seseorang  atau orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai keinginanya. Dalam pengertian administrasi, hal ini diarahkan untuk mencapai tujuan bersama (organisasi), dengan demikian disimpulkan bahwa dalam kewenangan terdapat kekuasaan , dan sebaliknya. Jadi kewenangan dan kekuasaan pada dasarnya merupakan dua sisi yang tidak dipisahkan.

            Menurut Ensiklopedia Administrasi, sebagaimana dikutif oleh Wasistiono (2005), yang dimaksud dengan wewenang adalah hak seseorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan berhasil. Sedangkan yang disebut tanggung jawab adalah keharusan pada seseorang pejabat untuk melaksanakan secarah selayaknya segala sesuatu yang telah dibebankan kepadanya. Kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Antara tugas, wewenang, tanggung jawab dan kewajiban mempunyai kaitan yang sangat erat yang dapat dibedakan tapi sulit untuk dipisahkan.

            Terry (1960) menyatakan bahwa, “authority is the power or the right to act, to command, or toexact action  by others”. Kewenangan berkaitan dengan  kekuasaan atau hak untuk melakukan atau memerintah, atau mengambil tindakan melalui orang lain. Pada bagian lain oleh Wasistiono (2005)  mengemukakkan bahwa pelimpahan kewenangan dari seorang eksekutif atau unit organisasi kepada yang lain untuk menyelesaikan sebagian tugas-tugas tertentu. Sedangkan menurut Terry (1990:299) mengemukakkan bahwa : “delegation means comferring authority from one executive or organizational unit to another in order to accomplish particular assignment”. Artinya pelimphanan kewenangan dapat berasal dari seorang pejabat eksekutif atau satu unit organisasional. Selanjutnya,  Terrry  (1960:300) mengemukakkan  tentang adanya dua alasan penting mengenai perlunya pelimpahan kewenangan, yaitu :

  1. Kemampuan seseorang menangani pekerjaan ada batasnya;
  2. Perlu adanya pembagian tugas dan kaderisasi kepemimpinan.

Agar pelimpahan kewenangan dapat efektif, maka perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dikemukakkan oleh Koontz O Donnel and Weihrich (1980 : 425-428) yang mengemukakkan 7 (tujuh) prinsip untuk melakukan pelimpahan kewenangan :

  1. Principle of delegation by results expected;
  2. Principle of functional definistion;
  3. Scalar Principle;
  4. Authority level Principle;
  5. Principle of unity of command;
  6. Principle of absoluteness of responsibility;
  7. Principle of parity of authority and responsibility.

Prinsip pertama,  pelimpahan berdasarkan hasil yang diperkirakan, maksudnya adalah pelimpahan diberikan berdasarkan tujuan dan rencana  yang telah disiapkan sebelumnya. Perlu tidaknya sebuah kewenangan dilimpahkan, akan tergantung pada hasil yang diperkirakan, apakan menguntungkan  bagi pencapaian tujuan organisasi.

Prinsip kedua, pendelegasian berdasarkan prinsip definisi fungsional. Prinsip ini dimaksudkan bahwa pelimpahan kewenangan hendaknya didasarkan pertimbangan-pertimbangan fungsional agar pekerjaan  atau tugas tertentu dapat dilaksanakan  secara lebih efektif dan efesien. Prinsip ini lebih menekankan pada ketepatan arah pelimpahan sesuai dengan fungsi penerima limpahan. Tidak diharapkan adanya pelimpahan kewenangan  kepada unit atau orang yang secara fungsioanl  tidak atau kurang terkait.

Prinsip ketiga, prinsip berurutan berdasarkan hierarchi jabatan. Kewenangan yang yang diberikan hendaknya dilimpahkan secara berurutan dari jabatan tertinggi hingga jabatan dibawahnya. Hal ini dimaksudkan agar kewenangan-kewenangan setiap level jabatan lebih jelas tingkat proporsi atau substansinya.

Prinsip keempat, yakni prinsip jenjang kewenangan prinsip ini mengharapkan adanya pelimpahan secara bertahap berdasarkan tingkat kewenangan yang dimiliki  pejabat atau satu unit organisasi tertentu. Prinsip ini erat kaitannya dengan prinsip ketiga dimana jejang hirarki berimplikasi kepada tahapan-tahapan pendelegasian wewenang, baik tahap dalam arti proses maupun tahapan dalam arti struktur atau tingkatan organisasi.

Prinsip kelima, yairtu kesatuan komando. Prinsip ini menekankan  akan pentingnya satu kesatuan komando dalam pelimpahan kewenangan. Dengan adanya satu komando dapat dihindari kesimpangsiuran ataupun tumpang tindih kegiatan dan tanggung jawab. Apa yang harus dilakukan dan kepada siapa  harus bertanggungjawab akan menjadi jelas arahnya.

Prinsip keenam, mengharapkan pelimpahan diimbangi dengan pemberian tanggung jawab yang penuh, pihak yang melimpahkan tidak seharusnya terlalu campur tangan terhadap urusan yang sudah dilimpahkannya. Oleh karena itu kepercayaan penuh dari pemberi limpahan  kepada sipenerima limphakan menjadi faktor utama yang diperhatikan oleh sehingga penerima limpahan dapat mengambil keputusan dan dapat mempertanggungjawabkan sepenuhnya kewenangan tersebut.

Prinsip ketujuh, yaitu keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab, artinya bahwa kewenangan yang dilimpahkan harus dibarengi dengan tanggung jawab yang seimbang. Dalm hal ini proporsi pertanggungjawaban sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Disamping memperhatikan prinsip-prinsip di atas, pelimpahan kewenangan juga memperhatikan nilai 4 E, yakni : a) efektivitas (G.R. Terry, 1961); b) efesiensi (G.R. Terry, 1961); c) equity/keadilan (G. Fredericson, 1982); ekonomis (E.S. Ssavas, 1987).

Dalam konteks Camat, maka pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota kepada camat, bertujuan :

  1. Untuk mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat;
  2. Untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyakat;
  3. Untuk mempersempit rentang kendali dari Bupati/Walikota  kepada Kepala Desa/lurah;
  4. Untuk kaderisasi kepemimpinan pemerintahan.

Oleh karena itu, penting diperhatikan bahwa pelimpahan kewenangan bukan hanya sekedar memberikan legalisasi kewenangan kepada camat, melainkan diarahkan pada upaya meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanankepada masyarakat dengan penggunaan dana dan fasilitas publik secara efektif dan efesien. Pelimpahan kewenangan harus mampu mendorong terciptanya kemudahan dan kecepatan akses bagi masyarakat untuk untuk memperoleh pelayanan, sekaligus juga memberikan  memberikan partisipasinya dalam pembangunan.

 

2. Mekanisme Pelimpahan dan Penarikan Kewenangan

 

2.1.  Pelimpahan Kewenangan

            Di dalam manajemen terdapat berbagai prinsip antara lain adanya pendelegasian     kewenangan dari pucuk pimpinan kepada orang atau unit yang berada dibawahnya. Pendelegasian kewenangan adalah pelimpahan kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang diberikan dari pihak atasan kepada bawahan dengan ketentuan :

1) kewenangan tersebut tidak beralih menjadi kewenangan dari penerima delegasi;

2) penerima delegasi wajib bertanggung jawab kepada pemberi delegasi;

3) pembiayaan untuk melaksanakan wewenang tersebut berasal dari pemberi

    delegasi kewenangan.

            Dikaitkan dengan pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan Bupati/Walikota kepada camat, dapat dibedakan adanya dua pola yaitu :

1. Pola seragam

2. Pola beranekaragam.

            Pendelegasian dengan pola seragam yaitu mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota kepada camat secara seragam tanpa melihat karakteristik wilayah dan penduduknya. Pola ini dapat digunakan untuk kecamatan yang wilayah dan penduduknya relatif homogen. Pola pendelegasian secara seragam memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut:

Kelebihan Pola Pendelegasian Kewenangan Secara Seragam

a. Relatif lebih mudah membuatnya;

b. Relatif lebih mudah dalam pengaturan dan pengendaliannya;

c. Relatif lebih mudah dalam pembinaan personil, penentuan anggaran dan

    logistik.

Kekurangan Pola Pendelegasian Kewenangan Secara Seragam

a. Kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat;

b. Penyediaan personil, anggaran dan logistik tidak sesuai dengan kebutuhan

    nyata kantor camat sehingga sulit untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

c. Sulit untuk mengukur kinerja organisasi secara obyektif.

            Pendelegasian dengan pola beranekaragam yaitu mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota kepada camat dengan memperhatikan karakteristik wilayah dan penduduk masing-masing kecamatan. Pada pola ini ada dua macam kewenangan yang dapat didelegasikan yakni kewenangan generik, yakni kewenangan yang sama untuk semua kecamatan, serta kewenangan kondisional yaitu kewenangan yang sesuai dengan kondisi wilayah dan penduduknya.

            Kewenangan atributif yang bersifat generik misalnya dapat ditetapkan di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri, seperti yang diamanatkan pasal 12 ayat (5) PP Nomor 8 Tahun 2003. Di dalam Lampiran I Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan antara lain dimuat kewenangan-kewenangan pemerintahan yang didelegasikan kepada Camat yaitu sebagai berikut :

1) Bidang pemerintahan mencakup 17 aktivitas ;

2) Bidang ekonomi dan pembangunan mencakup 8 aktivitas;

3) Bidang pendidikan dan kesehatan mencakup 8 aktivitas;

4) Bidang sosial dan kesejahteraan rakyat mencakup 6 aktivitas;

5) Bidang pertanahan mencakup 4 aktivitas.

            Kewenangan atributif yang diatur di dalam Kepmendagri tersebut di atas bersifat ATRIBUTIF TENTATIF, karena Bupati/Walikota diberi peluang untuk memilih sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah.

            Di dalam pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004, dikemukakan kedudukan tambahan bagi Camat yaitu sebagai koordinator pemerintahan di wilayah kerjanya. Kedudukan tambahan tersebut menimbulkan konsekuensi logis adanya kewenangan atributif lainnya yakni mengkoordinasikan kegiatan instansi pemerintah baik instansi vertikal maupun dinas daerah yang ada di wilayah kecamatan.

Telah dijelaskan bahwa pola pendelegasian kewenangan yang serba seragam maupun yang beraneka ragam memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan pola beranekaragam dapat diinventarisasi sebagai berikut :

Kelebihan Pola Pendelegasian Kewenangan Secara Beranekaragam :

a. Lebih responsif terhadap kebutuhan pelayaanan masyarakat ;

b. Kebutuhan personil, anggaran dan logistik dapat dihitung secara obyektif dan

    rasional;

c. Memudahkan dalam pengukuran kinerja.

Kelemahan Pola Pendelegasian Kewenangan Secara Beranekaragam :

a. Memerlukan waktu dan tenaga untuk menyusunnya;

b. Agak sulit dalam pengendalian dan pengawasan;

c. Memerlukan personil yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan

    pelayanan masyarakat.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mendelegasikan kewenangan dengan menggunakan pola beranekaragam yaitu sebagai berikut :

1. Karakteristik geografis ( daratan atau kepulauan, dataran atau pegunungan) ;

2.Karateristik penduduk dilihat dari mata pencaharian dan tingkat pendidikannya;

3. Karakteristik wilayahnya (perkebunan, perhutanan, perindustrian, perumahan,

    pariwisata dlsb).

            Adapun jenis-jenis kewenangan yang dapat didelegasikan kepada camat dapat dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) macam sebagai berikut :

1. kewenangan perijinan;

2. kewenangan rekomendasi;

3. kewenangan koordinasi;

4. kewenangan pembinaan;

5. kewenangan pengawasan;

6. kewenangan fasilitasi;

7. kewenangan penetapan;

8. kewenangan pengumpulan data dan penyampaian informasi;

9. kewenangan penyelenggaraan.

            Untuk dapat mengidentifikasi kewenangan pemerintahan yang dapat didelegasikan kepada Camat, dapat dibuat matriks sebagai berikut :

Matriks di atas disusun dengan memadukan antara jenis kewenangan  (ada 9 jenis) dengan bidang kewenangan yang dijalankan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota (ada 21 bidang kewenangan). Melalui matriks tersebut barulah diadakan rapat teknis antara dinas daerah dan atau badan/kantor dengan camat untuk mencocokkan kewenangan yang mungkin dan mampu dilaksanakan oleh camat.

            Pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota kepada camat dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati/Walikota, bukan dengan Peraturan Daerah. Pertimbangannya adalah bahwa yang didelegasikan adalah kewenangan pejabat (Bupati/Walikota) kepada pejabat bawahannya (camat).

            Untuk menjalankan kewenangan yang telah didelegasikan oleh Bupati/ Walikota, camat memerlukan dukungan organisasi. Tugas pokok dan fungsi organisasi kecamatan diatur dengan Peraturan Daerah, sama seperti pengaturan tugas, pokok dan fungsi perangkat daerah lainnya. Sebab pembentukan organisasi akan berkaitan dengan personil dan pembiayaan yang memerlukan persetujuan DPRD.

            Pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota kepada camat dapat dilaksanakan apabila memenuhi empat prasyarat sebagai berikut:

1. Adanya keinginan politik dari Bupati/Walikota untuk mendelegasikan sebagian

    kewenangan pemerintahan kepada camat;

2. Adanya kemauan politik dari Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota

    untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat bagi jenis-

    jenis pelayanan yang mudah, murah, dan cepat.

3. Adanya kelegawaan dari dinas dan atau lemtekda untuk melimpahkan sebagian kewenangan teknis yang dapat dijalankan oleh camat, melalui keputusan Kepala Daerah.

4. Adanya dukungan anggaran dan personil untuk menjalankan kewenangan yang telah didelegasikan.

            Adapun langkah-langkah teknis yang perlu dilakukan untuk dapat merumuskan dan mengimplementasikan pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota kepada camat yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan inventarisasi bagian-bagian kewenangan dari Dinas dan atau

    Lemtekda yang dapat didelegasikan kepada camat melalui pengisian daftar

    isian.

2. Mengadakan rapat teknis antara pimpinan dinas daerah dan atau lemtekda

    dengan camat untuk mencocokkan bagian-bagian kewenangan yang dapat

    didelegasikan dan mampu dilaksanakan oleh camat.

3. Menyiapkan rancangan keputusan Bupati/Walikota untuk dijadikan Keputusan.

4. Menata-ulang organisasi kecamatan sesuai dengan besaran dan luasnya

    kewenangan yang didelegasikan untuk masing-masing kecamatan.

5. Mengisi organisasi dengan orang-orang yang sesuai kebutuhan dan

    kompetensinya, apabila perlu diadakan pelatihan teknis fungsional sesuai

    kebutuhan.

6. Menghitung perkiraan anggaran untuk masing-masing kecamatan sesuai dengan beban tugas dan kewenangannya, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah bersangkutan.

7.  Menghitung perkiraan kebutuhan logistik untuk masing-masing kecamatan.

8.  Menyiapkan tolok ukur kinerja organisasi kecamatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Penarikan Kewenangan

 

            Sebagian kewenangan pemerintahan yang telah didelegasikan oleh Bupati/ Walikota kepada Camat pada suatu saat dapat saja ditarik kembali. Adapun alasan penarikan kembali kewenangan yang telah didelegasikan antara lain :

1. Kewenangan yang telah didelegasikan tidak dilaksanakan dengan baik;

2. Obyek sasaran dari kewenangan tersebut tidak ada di kecamatan bersangkutan. Misalnya kewenangan perijinan IMB untuk kecamatan yang bercorak perkebunan, atau kewenangan pengelolaan kota untuk kecamatan yang bukan perkotaan.

3. Setelah dilaksanakan ternyata pendelegasian kewenangan yang dijalankan

    oleh camat justru menimbulkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan;

4. Pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan dampaknya telah meluas

    melampaui satu kecamatan, sehingga perlu ditarik kembali ke tangan Bupati/

    Walikota.

5. Adanya kebijakan baru di bidang pemerintahan sehingga kewenangan yang

    selama ini dijalankan oleh Camat dengan berbagai pertimbangan kemudian

    ditarik kembali dan atau dipindahkan pelaksanaannya kepada unit organisasi

    pemerintahan yang lainnya. Misalnya kewenangan di bidang pertanahan,

    kependudukan, pemilihan umum dan lain sebagainya.

            Apabila pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/ Walikota kepada camat dilakukkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, maka penarikan kewenangannyapun harus dilakukan dengan Keputusan yang setingkat yakni Keputusan Bupati/Walikota. Penarikan kembali kewenangan yang didelegasikan harus dilakukan secara hati-hati dan cermat, jangan sampai menimbulkan masalah di kemudian hari atau menimbulkan penolakan dari masyarakat yang dilayani.

 

ALUR PIKIR PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI/WALIKOTA KEPADA CAMAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Penataan Kewenangan Camat

 

Pelimpahan kewenangan bukan hanya sekedar memberikan legalisasi kewenangan kepada camat, melainkan diarahkan pada upaya meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan kepada masyarakat dengan penggunaan dana dan fasilitas publik secara efektif dan efesien. Pelimpahan kewenangan harus mampu mendorong terciptanya kemudahan dan kecepatan akses bagi masyarakat untuk untuk memperoleh pelayanan, sekaligus juga memberikan partisipasinya dalam pembangunan.

Terkait dengan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Walikota kepada Camat, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Bagi daerah yang sudah melakukan pelimpahan kewenangan kepada Camat, hendaknya dilanjutkan dengan mengevaluasi kebijakn tersebut. Jika rincian kewenangan tersebut sudah berdasarkan kepada core competence yang dimiliki kecamatan, maka kebijakan tersebut segera diotimalkan. Namun jika sebaliknya belum sesuai  dengan core cempetence yang dimiliki kecamatan, maka secepatnya dilakukan penyesuaian;
  2. Bagi daerah yang belum melakukan pelimpahan kewenangan kepada Camat, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan kategorisasi kecamatan yang ada di dearahnya berdasarkan kompetensi intinya. Selanjutnya dilakukan identifikasi kewenangan untuk setiap kecamatan tersebut yang dituangkan dalam bentuk kebijakan
  3. Pemerintah Daerah dalam menempuh kebijakan pelimpahan kewenangan kepada Camat diikuti dengan dukungan dan penguatan personil kecamatan, dukungan dana serta sarana prasarana serta pembinaan organisasi  dan manajemen  kecamatan.

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>